Jatiwangi-majalengka, Indonesia(West Java) Forecast

posted by capunk @ 10:03 AM 0 Comments

Perkiraan Cuaca Jatiwangi-Majalengka

posted by capunk @ 10:00 AM 0 Comments

Forecast

posted by capunk @ 9:54 AM 0 Comments

Politik

Independensi Politik, Ekonomi, dan Ideologi dalam Pandangan Muthahhari

Tanggal 12 Urdibehest atau 2 Mei dikenang oleh bangsa Iran sebagai salah satu hari duka cita. 25 tahun yang lalu, Ayatullah Murtadha Muthahhari, seorang ulama dan pemikir besar abad 20, ditembak oleh sebuah kelompok teroris yang mengaku bernama Gerakan Furqan. Kepala Muthahhari terburai diterjang peluru dan iapun akhirnya menggapai syahadah yang merupakan cita-cita tertingginya. Pemimpin Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini tak urung menangisi kematiannya karena menurut Imam, masih banyak yang tersimpan di otaknya itu yang belum disampaikan kepada ummat Islam. Namun demikian, Muthahhari telah berhasil meninggalkan karya-karya bernilai tinggi yang ia sumbangkan bagi dunia Islam. Hingga kini, meskipun sudah berlalu seperempat abad dari kematiannya, pemikiran-pemikiran Muthahhari masih sangat aktual untuk dibahas dan digali lebih jauh dan memang itulah salah satu ciri dari seorang yang disebut sebagai pemikir besar, yaitu ide-idenya menerobos jauh ke depan. Melalui acara ini, kami akan menyajikan sebuah tinjauan mengenai salah satu gagasan Muthahhari tentang independensi politik, ekonomi, dan ideologi. Selamat mendengarkan.

Independensi, kebebasan, atau kemerdekaan adalah satu hal yang selalu menjadi tema pembahasan para pemikir besar dunia. Fenomena ini memang dengan mudah kita saksikan dalam sejarah dunia. Sejak sejarah dunia dimulai, independensi bangsa-demi bangsa direngut oleh bangsa lain atas nama perluasan wilayah. Imperium-imperium besar yang menjadi legenda peradaban dunia semisal Mesir, Roma, Persia, Cina, dll. silih berganti mencaplok wilayah-wilayah sekitarnya. Dari kawasan Nusantara, kita mengenal Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai dua imperium besar yang berhasil meluaskan wilayahnya hingga melebihi kawasan yang kini dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan-kawasan yang diduduki oleh imperium-imperium besar tersebut ada yang menerima kedatangan sang Imperium dengan senang hati. Akan tetapi, umumnya mereka menunjukkan penolakan. Sebagian besar kawasan-kawasan itu ditaklukkan bahkan berhasil dijatuhkan setelah melalui perlawanan bersenjata. Mengapa selalu terjadi perlawanan terhadap penaklukan bangsa lain itu? Hal ini disebabkan oleh adanya kehendak fitri yang terhunjam di dalam diri setiap orang dan setiap bangsa, yaitu keinginan untuk bebas merdeka, keinginan untuk menjadi independen dan tidak bergantung kepada pihak manapun. Mereka ingin menjalani kehidupan atas pilihannya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang atau bangsa lain.

Muthahari menyebut ada sejumlah jenis kebergantungan. Ada yang disebut kebergantungan politis, yaitu jenis ketergantungan kepada kekuasaan yang dipaksakan oleh pihak luar. Ada yang disebut kebergantungan ekonomi. Istilah ini berarti kebergantungan ekonomi sebuah bangsa terhadap bangsa lainnya. Kemudian, kita mengenal juga istilah kebergantungan ideologis yang berarti bergantungnya dasar pemikiran yang dianut oleh sebuh bangsa terhadap ideologi yang dipaksakan oleh pihak luar. Menurut Muthahhari, dari semua bentuk itu, kebergantungan ideologis lebih berbahaya dari yang lainnya.

Fenomena kebergantungan secara politis bisa kita saksikan jauh sebelum zaman pra sejarah hingga masa-masa setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Para ilmuwan menyebut masa-masa ini sebagai era penjajahan fisik. Inilah yang dialami bangsa Indonesia ketika para penjajah Barat, mulai dari Portugis, Inggris, Perancis, dan akhirnya Belanda, datang dan menjajah kawasan ini. Masa tiga setengah tahun penjajahan Jepang juga bisa dikategorikan ke dalam masa dependensi politik tersebut. Pada saat itu, bangsa Indonesia dikuasai secara politis oleh pihak-pihak luar. Bangsa Indonesia jelas sebenarnya tidak ingin dikuasai oleh pihak yang memaksakan kekuasaannya itu. Akan tetapi, karena sejumlah alasan, selama berabad-abad, bangsa ini harus menelan secara pahit fenomena ini. Bangsa Indonesia tidak memiliki pilihan selain menerima kekuasaan pihak luar atas mereka.

Mengapa Bangsa Indonesia, dan bangsa manapun di dunia, tidak bisa menerima penjajahan? Alasannya banyak dan berderet-deret. Akan tetapi, hal paling utama yang menjadi sebab penolakan itu adalah karena adanya masalah independensi yang terusik oleh fenomena penjajahan itu. Bangsa yang terjajah adalah bangsa yang tidak memiliki pilihan dalam hal menentukan siapa yang berhak menguasai mereka. Terkadang bagi sebagian bangsa, tidak menjadi soal apakah sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan atau republik. Yang penting bagi mereka, penguasa adalah orang yang berasal dari kalangan sendiri. Dan yang lebih penting lagi, mereka memiliki ikhtiar dan pilihan untuk menjadikan orang itu sebagai penguasa mereka.

Selepas masa itu, kita akan sangat kesulitan untuk menemukan adanya bangsa yang dijajah secara fisik. Perlahan namun pasti, satu-persatu bangsa-bangsa di dunia memperoleh kemerdekaannya. Kita hampir tidak lagi menemukan adanya sebuah kawasan yang diklaim sebagai koloni negara tertentu. Akan tetapi, masa kebergantungan belumlah selesai. Para pemilik kekuatan besar dunia tetap ingin agar mereka menjadi tempat bergantung bangsa-bangsa lain di dunia. Sejak inilah, kita menyaksikan proses kebergantungan ekonomi yang makin meluas di dunia. Sejumlah pemimpin besar dunia, termasuk Presiden Soekarno, menyebut fenomena ini sebagai neo-kolonialisme.

Fenomena kebergantungan ekonomi yang menimpa bangsa-bangsa di dunia menunjukkan keragaman implementasi. Berkaitan dengan ini, Muthahari mengatakan (pidato zire seda …. 12’:47”)

“Ada bangsa yang tidak independen secara ekonomis, sampai-sampai kalau ekonomi negara yang dijadikan sebagai tempat bergantung oleh bangsa tersebut mengalami kehancuran, ekonomi bangsa itupun ikut hancur. Ada juga bangsa yang terpaksa harus mengkonsumsi produk ekonomi negara lain, padahal bangsa itu tidak begitu memerlukannya. Terkadang, kebergantungan sebuah bangsa secara ekonomis terjadi dalam bentuk yang sangat ironis dan ini dengan cukup mudah kita saksikan pada masa sekarang. Bangsa A, misalnya, memproduksi sebuah komoditas ekonomi. Pada saat yang sama, bangsa B juga memproduksi produk serupa. Tapi, karena bangsa A ini memiliki ketergantungan ekonomi terhadap bangsa B, maka bangsa A terpaksa mengurangi produksi atau bahkan tidak memproduksi sama sekali produk tersebut, demi terjualnya komoditas ekonomi yan diproduksi oleh bangsa B”.

Itulah tadi sejumlah implementasi kebergantungan ekonomi. Adapun menyangkut independensi ideologi, Muthahhari memaparkan sebagai berikut… (zire sedo: 29’:28”)

“Independensi ideologi berakar dari independensi budaya. Sedangkan independensi budaya terungkap lewat kepercayaan yang sangat tinggi dari sebuah bangsa atas pandangan hidup dan cara perilaku berbangsa yang dimilikinya. Sebuah bangsa yang independen secara budaya dan ideologis, akan meyakini bahwa pandangan hidup yang mereka miliki cukup untuk dijadikan landasan kehidupan berbangsa. Sebaliknya, mereka yang bergantung kepada pihak lain, akan dipaksa untuk menggunakan cara hidup bangsa lain sebagai landasan kehidupannya”.

Lebih jauh, Muthahhari mengatakan, “Masalah besar yang saat ini melanda bangsa-bangsa muslim dunia terkait dengan independensi ideologi adalah tidak adanya keyakinan bahwa Islam memiliki ideologi. Karena itu, hal pertama yang harus diprioritaskan oleh para cendekiawan muslim adalah membangkitkan kesadaran dan memberikan penerangan kepada umat Islam bahwa agama paling sempurna ini sesungguhnya memiliki dasar-dasar ideologi. Sayangnya, sejumlah kalangan yang mengaku sebagai ulama pun banyak yang masih terkecoh dengan propaganda pihak luar yang tiada henti berupaya memberikan kesan bahwa Islam hanyalah agama ibadah dalam pengertian yang sangat sempit”.

Muthahhari juga berkata, “Yang lebih parah lagi adalah jika para ulama tersebut secara sadar menjadi agen pihak luar yang hendak memaksakan ideologi kepada bangsa-bangsa muslim. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan adanya orang-orang yang mengaku sebagai ulama atau cendekiawan muslim, akan tetapi secara gencar menyeru ummat Islam agar mengikuti ideologi liberal atau sosialis yang jelas-jelas berasal dari pihak luar. Untuk itu, adalah menjadi kewajiban pihak-pihak yang menyadari kekeliruan ini untuk tampil ke depan dan melakukan upaya-upaya yang semestinya dalam rangka membetulkan kekeliruan tersebut”.

posted by capunk @ 9:19 AM 0 Comments

Prinsip-prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

posted by capunk @ 9:17 AM 0 Comments

Other Government Statements

Other Government Statements

Indonesia Dan Belanda Dalam Perspektif Sejarah: Dalam rangka 400 tahun VOC

Den Haag,20 Maret 2002

Adalah satu kehormatan buat saya untuk dapat berbicara di hadapan forum yang sangat selektif dan terhormat pada hari ini.

Saya mengerti dan sadar bahwa kegiatan hari ini mengundang banyak pertanyaan. Apakah kenyataan bahwa 400 tahun yang lalu VOC didirikan perlu dipeningati atau dirayakan? Dan apakah kenyataan tersebut harus disesali, dikutuk atau disyukuri?

Menteri van Aartsen dan tuan Hessing mempersilakan saya untuk berbicara tentang Indonesia atau Asia tanpa sedikitpun menyinggung VOC. ini dilakukan untuk melindungi saya dan kemungkinan kontroversi dan kesulitan-kesulitan yang akan saya hadapi di tanah air. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan tersebut.

Namun bagi saya sangat sulit tidak berbicara tentang VOC sama sekali justru dalam kesempatan 400 tahun berdirinya VOC, sedangkan VOC memainkan peran yang begitu penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bukan saja bahwa VOC merupakan katalisator dan dibukanya hubungan Nusantara dengan dunia barat, tetapi juga sebagai pionir dari penjajahan Indonesia oleh Belanda untuk waktu yang begitu lama dengan segala akibatnya.

Bagi saya hari ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan perenungan tentang apa yang terjadi ketika itu. Lahirnya VOC perlu dipelajari dari titik tolak yang konstruktif dengan pengakuan dan dampak positifnya, dan sekaligus menghindarkan diri dari dampak dampak buruk yang diakibatkan olehnya untuk masa depan, walaupun kita sudah terbebas dari kolonialisme.

Kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh VOC dengan dampak untuk kurun waktu yang begitu panjang ? Kerugian besar yang ditimbulkan oleh VOC adalah tidak pernah dibangunnya sistem pemerintahan di Indonesia, dengan hak untuk ikut berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak untuk perwakilan serta hak untuk partisipasi bagi orang-orang Indonesia. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang dibangun oleh VOC justru yang instrumental untuk penindasan, eksploitasi dan penyalah gunaan kekuasaan.

VOC telah menancapkan bentuk ketatanegaraan di Indonesia yangkelihatannya modern, tetapi sekaligus secara mutlak menutup partisipasi oleh masyarakat. Bentuk ketatanegaraan barat yang diciptakan oleh VOC merupakan benalu yang menghisap. Itu bukan sebuah kebetulan, melainkan terencana, karena merupakan bagian (inhaerent) dari kegiatan kolonialisme yang mengucilkan orang Indonesia dan berbagai instrumen yang sekarang membentuk negara modern. Pada esensinya VOC adalah sebuah enclave kulit putih dengan segala atribut, lembaga, struktur pengendalian yang sama sekali berbeda dengan di Belanda sendiri, karena di Indonesia tidak merupakan akar-akar demokrasi bagi bangsa Indonesia, melainkan suatu sistem politik yang paternalistis.

lni juga berlaku dalam bidang ekonomi. VOC, sama seperti pendirian kerajaan Belanda di abad ke 19, sangat menentang persaingan dan menentang tumbuhnya pasar modal di Nusantara yang merupakan mobilisasi modal rakyat Indonesia. Sistemnya didasarkan atas tanam paksa, monopoli, dan dijualnya hasil buminya dengan paksa kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC sendiri. Sistem ini ditopang oleh perbudakan dan kekuatan senjata yang memaksakan kehendaknya di negaranya orang lain (Nusantara).

Sumbangan apakah yang diberikan oleh VOC ? Walaupun dalam bentuk yang pnimitif VOC telah meletakkan landasan untuk sebuah negara yang modern dengan rumah tangga bangsa yang teratur seperti pembukuan, catatan harian, pegawai negeri tetap, pembagian fungsi-fungsi yang jelas, penganggaran, sistem perpajakan, struktur kepengurusan dan pertanggungjawaban. VOC adalah pendahulu dari sebuah negara yang modern. Walaupun dimaksud untuk kepentingannya sendiri, VOC juga berdampak pada pembentukan negara kesatuan dan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam bidang ekonomi, VOC mewariskan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang tanpa itu tidak dapat dibayangkan adanya perekonomian yang modern.

Para sejarawan mengatakan bahwa perilaku manusia tidak dapat dilepaskan dari suasana batin dan tata nilai atautijgeest/zeitgeist yang berlaku dalam zamannya.

Menurut tata nilai yang berlaku ketika itu supremasi dari negara bangsa yang lebih kuat terhadap negara bangsa lain yang lebih lemah dianggap wajar.

Tata nilai tersebut selalu berubah. Norma-norma yang pada awalnya diterima secara umum seperti kolonialisme dan perbudakan digugat oleh para pemikir pembaruan, baik di Belanda maupun di Nusantara. Di tengah-tengah pikiran yang berlaku sebagai mainstream selalu muncul pemikir dan pejuang yang membawa perubahan.

Di Asia seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, India, Pakistan dsb. muncul pemimpin-pemimpin kemerdekaan yang pada waktu yang bersamaan telah berhasil melepaskan negara-negaranya dan penjajahan.

Kebulatan tekad bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya dinyatakan secara padat dalam pembukaan UUD 1945 dengan kalimat: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dalam kalimat berikutnya dikatakan : Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Jelas bahwa para pemimpin kemerdekaan Indonesia tidak melihat kemerdekaan hanya sebagai pembebasan dan penindasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, tetapi juga sebagai pintu gerbang untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, baik kebendaan maupun kejiwaan.

Kemerdekaan adalah syarat mutlak untuk memperbaiki nasib bangsa. Bagi bangsa manapun tidaklah mungkin menggantungkan nasibnya pada bangsa lain. Namun ini tidak berarti bahwa bangsa yang sudah merdeka, bebas dan berdaulat juga akan terbebas dari eksploitasi oleh bangsa-bangsa lain.

Kerugian yang diderita dan eksploitasi terhadap negara bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat bisa lebih besar dari kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan yang berabad-abad lamanya.

Apakah dampak dari interaksi Indonesia merdeka dengan bangsa bangsa lain?

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto Produk Domestik Bruto (PDB) terus menerus meningkat dengan 7 % per tahun.

Tetapi apakah kesemuanya ini dicapai tanpa biaya? Biayanya sangat besar. Sukses ekonomi atau yang juga disebut sebagai economic miracle Indonesia selama pemerintahan Soeharto mengandung ketimpangan-ketimpangan yang parah. Telah terjadi kesenjangan besar dalam bidang pembagian kekayaan dan pendapatan nasional serta dalam bidang keadilan sosial ekonomi.

Indonesia yang kaya akan minyak bumi sekarang menjadi importir neto. Hutan-hutan kami gundul dan dana reboisasinya tidak ketahuan ke mana, sehingga program penanaman kembalinya menjadi nihil. Banyak dari mineral yang tidak dapat diperbaraui dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga ekologinya dibahayakan. Utang luar negeri pemerintah meningkat menjadi 76 milyar dollar AS, dan utang dalam negeri pemerintah membengkak menjadi sekitar 650 trilyun rupiah atau 65 milyar dollar AS, sehingga keseluruhan utang oleh pemerintah menjadi 141 milyar dollar AS, yang berarti 110 % dan PDB.

Dalam perjuangan bangsa-bangsa untuk memperoleh nilai tambah tanpa peperangan atau penjajahan dampaknya bagi Indonesia ternyata sangat menyedihkan, dengan jumlah utang yang melampaui batas-batas kepantasan dan fatsoen.

Dengan terjadinya overinvestment terus menerus, transaksi berjalan dari neraca pembayaran juga terus menerus defisit. Karena itu, nilai rupiah terus menerus dalam tekanan berat. Dikombinasikan dengan kenyataan bahwa struktur industrinya masih bersifat perakitan, paling sedikit 70 % dari bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di Indonesia masih harus diimpor. Kebutuhan akan valuta asing lebih besar lagi, karena berbagai bahan makanan pokok seperti beras, gula, kedele dan masih banyak lagi juga masih harus diimpor. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa selama 32 tahun orde baru nilai rupiah merosot dan Rp. 378 per dollar AS menjadi Rp. 9000, yang berarti depresiasi sebesar 2.280 %.

Walaupun demikian, Indonesia masih kaya akan sumber daya alam. Setiap kali ditemukan gas alam atau mineral lainnya. 2/3 dari Indonesia terdiri dari air yang kaya dengan fauna dan flora dan praktis masih belum dimanfaatkan. Dengan eksploitasi yang dilakukan di masa lampau secara tidak bertanggung jawab, potensi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang ekonomi masih sangat besar. Dalam bidang pertanian dan perkebunan Indonesia dikaruniai tanah yang luas dan subur, didukung oleh iklim yang kondusif dan jumlah penduduk yang besar.

Perpaduan antara faktor-faktor tersebut dengan letak geografis Indonesia yang strategis menempatkan Indonesia dalam posisi yang penting dalam Association of South East Asian Nations (ASEAN). ASEAN sendiri terus berkembang dengan mencakup lebih banyak negara.

Beberapa hari yang lalu telah berlangsung konperensi tingkat tinggi antara para pemimpin Eropa di Barcelona. Dalam pertemuan tersebut telah terlihat akan berkembangnya Eropa menjadi kekuatan yang besar.

Kedua bangsa kita telah mempunyai hubungan yang berabad-abad lamanya, walaupun bagian terbesar dari hubungan itu berupa hubungan kolonial. 56 tahun yang lalu Indonesia telah merdeka. Adalah Presiden Soekarno sendiri yang selalu dan berkali-kali mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak membenci bangsa Belanda. Yang diperangi adalah sistem penjajahannya. Presiden Soekarno sendiri sejak di bangku Europese lagere school mempunyai banyak teman-teman akrab Belanda. Karena itu beliau menyesal bahwa seumur hidupnya tidak pernah mempunyai kesempatan berkunjung ke Balanda, yang geografinya, bahasanya dan bahkan kebudayaannya dikenalnya dengan baik. Presiden Megawati Soekarnoputri minta kepada saya untuk menekankan bagian ini dari pidato saya hari ini.

Belanda sebagai bagian dari Eropa yang bersatu dan Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, bersama-sama mempunyai potensi untuk menciptakan dan mengembangkan sinergi antara kedua wilayah besar tersebut.

Terima kasih atas perhatiannya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala BAPPENAS

Drs. Kwik Kian Gie

posted by capunk @ 9:07 AM 0 Comments

Minta Maaf Pada Suharto?

Minta Maaf Pada Suharto?

Atau Logika Jungkirbalik?

Oleh: Harsutejo

Latar Belakang Sejarah

Belakangan ini ketika Suharto, mantan Presiden RI, sedang sakit, segelintir orang menganjurkan agar rakyat Indonesia meminta maaf kepada Suharto, tentunya mumpung dia masih hidup. Marilah kita lakukan sedikit tinjauan sejarah Republik Indonesia kita tercinta ini, apa rakyat memang perlu meminta maaf padanya.

Sebenarnyalah bangsa Indonesia dalam sejarahnya yang panjang terus-menerus berada dalam proses membentuk diri, lebih nyata lagi pada penutup abad 19 dan awal abad ke 20. Proses pembentukan diri sebagai bangsa ini meningkat tinggi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang dipelopori pemuda-pemuda Mohamad Yamin, Amir Syarifudin, Sartono, Wage Rudolf Supratman dan yang lain yang bersumpah mengaku sebagai Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Selanjutnya memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Sukarno – Hatta.

Menyadari adanya perbedaan-perbedaan di antara bangsa Indonesia dari 5000 pulau yang didiami penduduk (di antara lebih dari 17.000 pulau), ratusan suku bangsa dan ras keturunan dengan ratusan bahasanya, perbedaan adat, kepercayaan dan agama, warna kulit, tingkat kemajuan, latar belakang sejarah, keyakinan politik dan ideologi dsb, maka para founding fathers dengan amat bijaksananya menetapkan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai semboyan negara, yang berada dalam genggaman erat kaki Garuda Pancasila. Semboyan ini sudah diwariskan oleh kebijakan sang pujangga Majapahit Mpu Tantular dari abad 14.. Semboyan kita bukan ‘persatuan dan kesatuan’ seperti yang didengungkan setiap hari oleh TVRI semasa Orde Baru, semboyan kita adalah ‘Bhinneka Tunggal Ika’, kita berbeda-beda seperti dalam kenyataannya memang demikian, tetapi kita satu jua, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Kita bersatu dalam penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman. Dan kita memang perlu bersatu dalam wadah negara Republik Indonesia. Pembentukan diri bangsa ini masih terus-menerus berproses menuju pada integrasi bangsa yang ideal dalam kebinekaan.

Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang kadang sudah berasal dari sejarah yang panjang terutama di masa penjajahan Belanda, juga perbedaan timpang yang timbul karena konsep pembangunan yang justru merusak persatuan dalam kebinekaan. Perbedaan itu bisa berujung pada satu juga yakni menuju integrasi dengan cara yang tepat, jika tidak maka dapat merupakan kendala besar yang berujung pada desintegrasi. Sebagian perbedaan itu bisa merupakan kekayaan besar bangsa ini juga. Para Bapak Bangsa telah memberikan contoh kebijakan bagaimana menyikapi perbedaan itu antara lain dengan rumusan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yang dapat merupakan kontrak ikatan terhadap seluruh bangsa ini dengan segala perbedaannya.

Orba Merusak Bhinneka Tunggal Ika

Rezim Orba dalam prakteknya mengabaikan realitas kebinekaan. Kesadaran yang diwariskan para Bapak Bangsa ini tidak pernah mendapat perhatian semestinya. Karena perbedaan itu tidak pernah diakui secara nyata, maka tidak dikelola secara wajar dan menimbulkan bom waktu pertentangan keras terbuka di antara suku, daerah, golongan bahkan dengan nuansa agama. Rezim Orba dengan riuh-rendah selalu menghujat kaum komunis karena antara lain dalam ideologinya menganut prinsip perjuangan kelas yang memecah belah. Selama rezim Orba berkuasa, justru secara sistimatis dan terus-menerus dilakukan politik pecah belah terhadap rakyat Indonesia. Perbedaan dan pertentangan antar-golongan dan suku sebagai bagian dari keanekaragaman bagaimana pun merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Persoalannya bagaimana perbedaan dan pertentangan itu dikelola dengan memperkuat institusi masyarakat yang ada, agar masyarakat dapat mengatasi dan menyelesaikannya sendiri tanpa intervensi negara dalam proses yang damai. Yang dilakukan rezim ini justru kebalikannya, melumpuhkan institusi masyarakat dan memperkuat institusi negara dan menjadi negara otoriter, menindas pertentangan dan perbedaan dengan kekerasan. Yang terjadi adalah pertentangan yang membesar seperti api dalam sekam, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan inilah yang terjadi setelah tumbangnya Suharto, Sang Bapak Pembangunan..

Di samping itu rezim Orba melakukan berbagai diskriminasi, bukan saja terhadap etnik Tionghoa dan kaum “tidak bersih diri dan tidak bersih lingkungan” korban tragedi 1965, tetapi juga di antara suku-suku pendatang transmigran dan suku setempat, mengabaikan berbagai hak adat, juga dalam hubungannya dengan pembukaan apa yang mereka sebut sebagai proyek pembangunan. Akibatnya pertentangan etnik juga meningkat, sekaligus memperlemah rasa kebangsaan dan mempertebal rasa kedaerahan, timbulnya separatisme yang mengarah pada desintegrasi bangsa. Diperkuatnya institusi negara telah menjurus pada penggunaan teror terhadap berbagai macam kelompok yang berbeda termasuk kelompok agama yang hendak mengatur lingkungannya sendiri sebagai bagian dari pemberdayaan institusi masyarakat. Pemaksaan institusi negara yang terjadi telah mengambil korban seperti dalam peristiwa Tangjungpriok, Lampung dsb. Teror semacam itu justru telah meningkatkan berkembangnya wawasan agama yang sempit. Terorisme oleh negara yang dimulai secara besar-besaran pada 1965 itu berlanjut di daerah-daerah Papua, Aceh, dan Timor Leste semasa dicaplok rezim Orde Baru, kemudian terpaksa ditinggalkan.

Mesin kekuasaan Orba pun telah jauh mengintervensi partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang independen. Perpecahan yang terjadi digunakan oleh mesin negara yang kental dengan intelijen militer untuk mengontrol dan menguasainya dengan cara mendudukkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh kekuasaan meskipun tidak disukai oleh anggotanya. Jenderal Suharto merupakan jawara dalam melaksanakan politik pecah belah alias divide et empera model penjajah. “Suharto was by now well versed in the tactics of devide and conquer” (Suharto sangat trampil dalam taktik memecah belah dan mengusai) begitu tulis wartawan terkenal Adam Schwarz pada 1994 yang selama kekuasaan Orba dicekal..

Rezim Orba menghendaki segalanya seragam dengan mengabaikan adanya perbedaan bahkan membunuh perbedaan dengan segala macam rekayasa yang menipu, agar dengan mudah rakyat yang berbeda-beda itu diperintah dan tunduk di bawah kaki kekuasaannya yang seragam pula, kekuasaan yang korup dan represif dengan filosofi ‘bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi rejeki’ di antara Presiden Suharto, para jenderal (AD khususnya) serta kroni-kroninya. Dengan demikian masyarakat tidak dididik untuk menerima dan menghargai adanya perbedaan dan keberagaman, tidak dididik untuk bekerjasama dalam perbedaan. Rezim Orba telah menafikan motto dasar bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, salah satu mutiara yang telah dihasilkan oleh pendiri negara ini, para Bapak Bangsa. Betapa hebat kerusakan yang dialami negeri dan bangsa ini karena ulah rezim Orba yang dipandegani oleh Jenderal Besar (Purn) Suharto selama 32 tahun, belum lagi kerusakan moral yang begitu luas oleh budaya korupsi yang amat destruktif. Kerusakan semacam itulah yang kita warisi dewasa ini, sampai-sampai negeri ini berada di bibir kebangkrutan. Apa patut rakyat Indonesia yang telah dibuat sengsara ini justru meminta maaf kepada Suharto, seperti yang disarankan segelintir orang? Ini benar-benar logika jungkirbalik bukan?

Bekasi, Mei 2005.-

* * *

Catatan A. UmarSaid

Kejahatan dan dosa Suharto

bisakah dima’afkan ?

Berkaitan dengan telah dirawatnya mantan Presiden Suharto di rumaksakit, akhir-akhir ini dalam media pers Indonesia (dan berbagai milis di Internet) banyak ditulis tentang masalah pengampunan terhadap kesalahan-kesalahannya, sehingga tidak perlu diajukan ke depan pengadilan. Apakah kesalahan-kesalahan mantan presiden Suharto terhadap puluhan juta warganegara Indonesia itu dapat dima’afkan? Atau, apakah begitu banyak kejahatan berat yang telah dibuatnya selama 32 tahun itu perlu diampuni? Atau, apakah dosa-dosa besarnya terhadap bangsa dan negara bisa dihapus begitu saja ?

Masalah Suharto adalah urusan besar dalam sejarah bangsa kita. Karena itu, seyogianya, kita semua hendaknya bisa melihat persoalannya dengan pandangan yang jernih, atau dengan nalar yang sehat, dan dengan hati-nurani yang bersih. Seperti yang kita lihat sekarang dan rasakan sendiri selama ini, masalah Suharto ini akan tetap terus menjadi persoalan, walaupun ia sudah turun dari kekuasaannya sebagai presiden RI, dan panglima tertinggi ABRI, dan juga sebagai pimpinan tertinggi Golkar. Sebab, terlalu banyak kesalahan-kesalahan besar dan persoalan-persoalan rumit, yang telah dibuatnya selama ia mengangkangi Republik Indonesia dengan Orde Barunya. Ini kenyataan.

ORDE BARU DAN SUHARTO ADALAH SATU

Kita sudah sama-sama menyaksikan sendiri bahwa sejak 1998 Orde Baru sudah dinajiskan atau diharamkan oleh rakyat Indonesia. Penolakan rakyat terhadap Orde Baru ini diawali atau didorong oleh gerakan nasional mahasiswa, yang kemudian diperkuat oleh berbagai keputusan MPR. Penolakan rakyat terhadap Orde Baru dengan sendirinya berarti bahwa Suharto - sebagai tokoh dan pemimpin utama Orde Baru - juga dinajiskan atau diharamkan oleh rakyat. (Bahasa ini mungkin terasa “terlalu kasar” atau amat polos bagi telinga sebagian orang, terutama bagi para pendukung Orde Baru. Tetapi itulah pada intinya).

Sekarang ini, sebagian besar orang (termasuk sebagian besar media pers Indonesia) sudah sering sekali membongkar segala ketidakberesan yang dilakukan Orde Baru ( yang berupa berbagai kesalahan politik, kejahatan ekonomi, pelanggaran HAM, KKN, kemerosotan moral). Dan, karenanya, banyak orang melihat atau mengalami sendiri bahwa Orde Baru adalah pada intinya, atau pada dasarnya, adalah Orde Busuk. Banyak sekali kerusakan-kerusakan atau pembusukan yang sudah diakibatkan Orde Baru selama 32 tahun. Dan perlu ditegaskan di sini, bahwa banyaknya pembusukan di berbagai bidang ini - adalah pertama-tama, bahkan terutama sekali ! - menjadi tanggungjawab Suharto, sebagai pimpinan tertinggi Orde Baru, atau sebagai diktator yang memonopoli kekuasaan mutlak dalam jangka yang lama sekali. Dan ini pun tidak bisa lain!

Jadi, mengutuk Orde Baru adalah sebenarnya berarti mengutuk Suharto. Kalau ada orang atau “tokoh” yang menyatakan “anti Orde Baru” tetapi masih memuja-muja atau menganggap baik Suharto, berarti bahwa pada hakekatnya ia adalah tetap pro Orde Baru. Siapa-siapa saja mereka itu semuanya, kiranya tidak perlulah ditegaskan dalam tulisan ini. Jumlahnya cukup banyak, dan juga terdapat di kalangan sipil maupun militer, termasuk “tokoh” dalam partai-partai dan kalangan agama.

SUHARTO BUKAN PAHLAWAN PENYELAMAT BANGSA

Suharto baru dijatuhkan tahun 1998, artinya baru 7 tahun, setelah ia berkuasa secara tangan besi selama puluhan tahun. Kalau selama 32 tahun ia telah dipuja-puja setinggi langit oleh banyak orang – akibat tertipu oleh propaganda dan uang atau akibat berbagai manipulasi – maka sekarang ini makin banyak orang yang dapat melihat jati-dirinya yang sebenarnya.

Sekarang ini makin jelas bagi banyak orang, bahwa Suharto ternyata bukanlah “pahlawan penyelamat bangsa” dan bukan pula “bapak pembangunan” seperti yang digembar-gemborkan terus-menerus dalam jangka lama sekali . Banyak kejadian atau fakta makin meyakinkan bagi banyak orang bahwa keluarga Suharto sama sekali bukanlah contoh yang luhur di bidang moral. Selama ini, beraneka “kisah” tentang jaring-jaringan KKN yang telah dibangun oleh keluarga Cendana (antara lain ; Tommy Suharto, Tutut, Sigit, Bambang, Probosutedjo) sudah jadi pembicaraan di berbagai kalangan luas di Indonesia. Juga di luarnegeri.

Kekayaan yang menggunung dan bertumpuk-tumpuk (baik yang berupa macam-macam perusahaan di Indonesia atau simpanan dalam bank-bank di dalamnegeri dan luarnegeri) yang dimiliki oleh keluarga Suharto adalah sebenarnya bukti nyata bahwa harta yang begitu besar jumlahnya itu adalah berasal dari praktek-praktek yang nista atau “bejat” secara moral, karena berbau KKN, atau berbau penyalahgunaan kekuasaan, dan intimidasi serta manipulasi.

KESALAHAN DAN KEJAHATAN SUHARTO

Dalam kedudukannya sebagai diktator yang memimpin Orde Baru, mantan jenderal Suharto ini telah melakukan banyak sekali kesalahan dan kejahatan selama 32 tahun. Sebagai pimpinan tertinggi militer ia harus ikut bertanggungjawab atas terbunuhnya secara besar-besaran dan secara kejam, di berbagai penjuru tanah-air, jutaan orang-orang yang tidak bersalah apa-apa dalam tahun 65. Ia juga harus bertanggungjawab terhadap ditahannya ratusan ribu tapol, termasuk yang di pulau Buru, yang juga terdiri dari orang-orang yang tidak bersalah apa-apa. Banyak di antara mereka yang ditahan secara sewenang-wenang sampai belasan tahun. Ini fakta sejarah, yang tidak bisa dipungkiri siapapun.

Sebagai akibat politik Suhartolah maka puluhan juta para anggota keluarga atau sanak-saudara (jauh dan dekat) para korban peristiwa 65 menanggung bermacam-macam penderitaan yang berkepanjangan selama hampir 40 tahun, sampai sekarang! Mereka terus-menerus mengalami beraneka-ragam penderitaan (dan penyiksaan !!!) akibat masih diberlakukannya banyak peraturan-peraturan terhadap para eks-Tapol dan para korban peristiwa 65 lainnya. Banyak di antara mereka yang untuk hidup miskin saja sudah sulit, sebab dipecat dari pekerjaan tanpa imbalan, atau dilarang untuk mempunyai pekerjaan. Puluhan juta orang harus menderita puluhan tahun karena adanya peraturan “bersih lingkungan” atau karena adanya KTP yang diberi tanda “ET”.. Adalah merupakan hal yang wajar, bahwa penderitaan mereka itu tidak mudah dilupakan begitu saja.

Bermacam-macam penderitaan selama puluhan tahun yang harus dipikul oleh puluhan juta korban peristiwa 65 (termasuk anggota PKI atau yang bukan anggota, dan pendukung-pendukung setia Bung Karno) adalah akibat politik rejim militer Orde Baru. Oleh karena itu – pada dasarnya – penderitaan jutaan korban peristiwa 65 adalah juga merupakan tanggungjawab atau dosa besar Suharto. Tidak bisa lain! Nalar yang wajar dan hati nurani yang sehat akan selalu mengatakan demikian.

KEJAHATAN BESAR LAINNYA : MENGGULINGKAN BUNG KARNO

Bung Karno adalah pemimpin bangsa Indonesia yang dalam perjuangannya sejak muda sekali (dalam tahun1920-an) sudah menunjukkan dengan jelas sikapnya yang tegas anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Melalui proklamasi 1945, kemudian Konferensi Bandung, GANEFO dan Konferensi Wartawan Asia-Afrika, dan kemudian lagi melalui KIAPMA (Konferensi Internasional Anti-Pangkalan Militer Asing), Bung Karno terus menunjukkan dengan konsekwen sikapnya ini. Itulah sebabnya, sejak lama kaum imperialis Barat (bersama-sama kaki-tangannya di dalamnegeri) berusaha berkali-kali menjatuhkan Bung Karno (ingat, antara lain : PRRI-Permesta)

Dengan terjadinya G30S, maka terbukalah kemungkinan bagi kaum imperialis (terutama AS) bersama-sama kakitangannya di dalamnegeri untuk menggulingkan Bung Karno. Dalam hal ini, peran Suharto sangat besar sekali. Penggulingan Bung Karno oleh Suharto perlu dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai peristiwa besar yang menyedihkan sekali. Coba mari sama-sama kita renungkan : seorang pemimpin besar bangsa yang seluruh hidupnya dipakai untuk berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme demi rakyatnya telah digulingkan oleh seorang yang dulunya adalah serdadu KNIL kolonial Belanda dan yang kemudian menjadi diktator yang sangat kejam dan korup pula.

Dari sudut ini kita bisa melihat bahwa Suharto bukanlah pahlawan yang menyelamatkan bangsa dan negara. Sebaliknya, dengan Orde Barunya selama 32 tahun ia telah merusak bangsa dan negara, yang akibat parahnya bisa kita saksikan terus dengan nyata dewasa ini. Kebobrokan mental atau kebejatan moral (antara lain contohnya: korupsi yang merajalela, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat negara) yang melanda kalangan paling atas sampai ke bawah - yang kita bisa baca setiap hari di media pers atau kita saksikan di sekeliling kita - bukanlah sekadar hanya akibat pemerintahan Habibi, Gus Dur, Megawati dan SBY saja, melainkan terutama sekali (!!!) - tanda seru tiga kali - adalah sisa-sisa peninggalan buruk atau warisan busuk era Orde Baru-nya Suharto yang selama 32 tahun itu.

Sedikit demi sedikit bangsa Indonesia mulai melihat dengan lebih jelas bahwa Suharto sudah berbuat kesalahan serius dan kejahatan besar di berbagai bidang, yang sulit sekali dilupakan oleh banyak orang. Rejim militernya, yang mengangkangi Republik Indonesia selama puluhan tahun, telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran baik di Indonesia sendiri maupun di Timor Timur. Selama Orde Baru berkuasa, korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, yang menyebabkan sebagian kecil sekali bangsa kita saja yang bisa menikmati hidup mewah dan kaya raya, dengan cara-cara haram dan moral yang hina nista.

KEJAHATAN SUHARTO JUGA DISAKSIKAN DUNIA

Bahwa Suharto sebagai diktator kejam dan korup telah melakukan berbagai kejahatan terhadap peri kemanusiaan adalah sesuatu yang patut (bahkan harus !) ditulis dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini sangat mutlak perlu untuk kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Sebab, sebagian besar generasi yang sekarang hidup di Indonesia sudah mengalami sendiri apa arti “kepemipinan” Suharto ini.

Barangkali, tidak banyak orang di Indonesia tahu bahwa citra buruk Suharto sudah diketahui juga oleh orang banyak di dunia. Banyak orang di berbagai negeri di dunia ini yang sudah menulis (dalam media pers atau buku-buku) tentang Suharto. Karenanya, namanya sudah cukup terkenal, tetapi sebagian terbesar sekali dari bahan-bahan atau tulisan itu bersifat negatif atau tidak menguntungkannya . Banyak tulisan atau bahan-bahan yang bersifat dokumentasi tentang bermacam-macam soal yang berkaitan dengan aspek-aspek negatif Suharto ini dapat disimak oleh setiap pemakai computer melalui Internet (dengan menggunakan search engine GOOGLE).

Dengan meng-ketik berbagai kata kunci di GOOGLE (umpamanya Suharto Hitler, Suharto dictator, Suharto massacres, Suharto Human Rights, atau Suharto corruption dan lain-lain kata kunci) maka tersajilah dalam beberapa detik ribuan - bahkan puluhan ribu - bahan, tulisan atau dokumentasi mengenai segala macam persoalan Suharto. Sumber bahan-bahan ini berasal dari berbagai kalangan di banyak negeri (termasuk universitas, lembaga ilmiah, pers dan majalah, dokumen seminar, termasuk karya perseorangan).

Bagi semua orang yang ingin mengetahui lebih banyak lagi apakah Suharto ini bisa disamakan dengan Hitler, Idi Amin Dada, ataukah ia diktator yang kejam dan korup yang sudah membunuhi jutaan orang, dan lain sebagainya, bisa di-ketik kata kunci dalam GOOGLE (dalam bahasa Inggris), umpamanya :

Suharto Human Rights 143.000 bahan segala macam tersedia

Suharto Dictator 54. 000 bahan segala macam tersedia

Suharto Hitler 32.000 bahan segala macam tersedia

Suharto Massacre 33.000 bahan segala macam tersedia

Suharto Wealth 48. 900 bahan segala macam tersedia

Begitu banyaknya segala macam bahan, yang sebagian terbesar mengungkap kesalahan dan kejahatan Suharto yang telah pernah dibuatnya sebagai diktator dan pemimpin rejim militer Orde Baru, kiranya makin meyakinkan banyak orang bahwa tidak mungkin mema’afkan begitu saja Suharto tanpa lebih dulu mengajukannya di depan pengadilan. Mema’afkan begitu saja dosa-dosa berat Suharto adalah bertentangan dengan prinsip menjunjung keadilan. Sudah terlalu banyak air mata yang tercurah, sudah terlalu banyak darah yang mengalir, dan sudah terlalu banyak jiwa yang melayang percuma, dan sudah terlalu lama begitu banyak orang yang menderita. Semuanya minta keadilan!

Paris, 17 Mei 2005

posted by capunk @ 9:01 AM 0 Comments

contoh lamaran

Kepala Bagian QA

Romberto Andregy Klebangan CT VI Blok D no. 5 E Sleman Yogyakarta 55288

Email: contoh@example.com HP : 085228339160

Yogyakarta, Februari 28, 2006

To:

Attn. Management Trainee

PO BOX 160

SDA 61200

Dear Sir or Madam,

Concerning the advertisement about the position of which your company offers in Post Office Bulaksumur Yogyakarta, I would like to apply for any position suitable with my educational background but I prefer to be placed in Division Head of QA.

I got my degree from Faculty of Agricultural Technology majoring Food and Product Agriculture Technology in February, 21^th 2006 with the length of study 3.5 years. I had worked as a Practical work assistant. Beside that, I am highly motivated for learning, dedicated worker and achieving the best. Detail information about my ability is enclosed with this application.

With the background and capability I have mentioned above, I have great expectancy and enthusiasm that I am able to work for the highest benefit for your company progress.

I will be glad to provide any additional details you might request. Please let me know if you would like me to come for a test or an interview. I will be available at your convenience.

Thank you in advance for your time and consideration.

Yours sincerely,

Romberto Andregy

posted by capunk @ 8:54 AM 0 Comments